 |
| Reuters |
Hal itu berawal dari keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag pada 12 Juli 2016 lalu yang mengatakan klaim China terhadap nine-dash-line di Laut China Selatan dan aktivitas reklamasi di sekiarnya adalah ilegal.
Tak lama setelah pengadilan arbitrase itu ketuk palu, Menteri Pertahanan China, Chang Wanquan menyebarkan informasi lewat media sosial bahwa milter Tiongkok, penegak hukum dan warga negara siap dimobilisasi untuk 'people's war at sea'. Pihak hacker itu juga berhasil menemukan fakta bahwa itu bukan sekedar cuitan di medsos, melainkan seluruh instansi menerima kabel kawat pesan dari kementerian pertahanan itu. Demikian seperti dikutip dari anonews.co, pada Jumat (25/11/2016).
Mengutip dari kantor berita China, Xinhua, pernyataan itu terkonfirmasi bahwa Wanquan memperingatkan adanya 'ancaman keamanan di laut' dan meminta seluruh petinggi militer dan polisi, serta rakyat China bersiap untuk dimobilisasi.
Pengadilan arbitrase itu memenangkan klaim dari Filipina. Akibat dari itu, hubungan kedua negara sempat tegang. Pun Presiden Filipina, Rodrigo Duterte dan Orang Nomor Satu Tiongkok Xi Jinping telah bertemu, keduanya sepakat untuk tidak membicarakan masalah sensitif itu. Namun, demikian, perintah untuk siaga tetap berlaku.
Setelah klaim itu diputuskan, China langsung mengerahkan kapal perang dan bom nuklir ke Laut China Selatan. Mereka mengklaim bahwa pengerahan itu hanya untuk latihan.
Sementara itu, sebuah dokumen yang baru saja diluncurkan oleh lembaga Think Tank China mengemukakan bahwa sepanjang 2015, Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 700 kapal patroli di Laut China Selatan untuk memata-matai aktivitas.
Dokumen yang baru diluncurkan pada hari ini, Jumat 25 November 2016, menuduh AS memperkeruh konflik di Laut China Selatan. Kelompok pemikir itu juga 'menuding' bahwa AS di bawah kepemimpinan Donald Trump tidak akan ada bedanya.
"Sangat memungkinkan Presiden Terpilih Donald Trump akan mengerahkan lebih banyak kapal lagi di Laut Cina Selatan," kata Wu Shicun, presiden lembaga itu seperti dikutip dari Bloomberg.
Dokumen berjudul "Report on the Military of the United States of America in the Asia-Pacific Region," juga menyebut Jepang "menunjukkan dukungan penuh bagi AS di Laut China Selatan."
Wu mengestimasi, jika benar demikian, kemungkinan pertempuran pecah di air bisa saja terjadi.
"Meski kecil, tapi bisa saja terjadi. Takutnya skala ini akan meluas, seperti yang kita khawatirkan...," ucapnya merujuk pada kemungkinan pecahnya Perang Dunia III.
Juru bicara Pasific Fleet di Honolulu tidak bisa dikonfirmasi terkait dokumen itu.
Sementara itu, AS menyebut operasi itu adalah 'freedom of navigation' dengan mengerahkan kapal-kapal Angkatan Laut AS di dekat kawasan bersengketa itu.